Presiden Jokowi Minta Pola "Jadul" Pelayanan Investasi Ditinggalkan

SuaraBekaci.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pola lama alias jaman dahulu (Jadul) dalam pelayanan investasi ditinggalkan. Hal ini agar seluruh investor dapat terlayani dengan baik dan mau menanamkan modalnya ke Indonesia.

Presiden Jokowi meminta jajaran kementerian,lembaga dan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik yang cepat kepada seluruh investor.

Pelayanan terbaik harus diberikan kepada investor dari berbagai skala usaha, termasuk usaha kecil. Jokowi tidak menginginkan hanya investor besar atau investor asing yang mendapat pelayanan memuaskan.

“Belum tentu kita layani dengan baik, investasi akan datang. Apalagi tidak dilayani, dilayani saja belum tentu investor datang, apalagi tidak dilayani dengan baik, Oleh sebab itu pola-pola lama, hal-hal 'jadul' semua harus kita tinggalkan,” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi Tahun 2021, Jakarta, Rabu (24/11/2021)

“Investor sedang layani baik, investor gede layani dengan baik. Investor kecil, terutama itu, layani dengan baik, izin berikan semua gratis,” tambahnya.

Jika diperlukan, kata Jokowi dokumen perizinan untuk investor bisa diantarkan ke tempat investor tersebut.

Hal itu guna memberikan pelayanan maksimal kepada investor. Presiden juga mendorong agar kepala daerah, baik itu gubernur, bupati dan wali kota memiliki target penerbitan izin usaha atau investasi, terutama bagi usaha kecil.

“Tahun ini misalnya 10 ribu usaha kecil berikan izin gratis, yang kecil-kecil itu urus. Kalau mereka pegang yang namanya izin, bisa mudah ke lembaga keuangan karena perizinan jadi syarat selain syarat2 lain, kalau pegang ini (izin) akan memudahkan,” ujarnya.

Investasi, kata Presiden Jokowi, masih dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memerlukan efek berganda ekonomi yang ditimbulkan dari realisasi investasi, misalnya pembukaan lapangan kerja, peningkatan daya beli dan pertambahan uang beredar di masyarakat.

Baca Juga: Anggaran Rp 226 Triliun Belum Terserap Pemerintah Daerah, Jokowi Beri Peringatan Tegas

“Itu akan menimbulkan efek ke daya beli masyarakat, konsumi naik, pertumbuhan ekonomi juga akan naik, larinya ke sana,” kata Presiden Jokowi.

Sementara itu, Jokowi juga mengapresiasi dalam rapat koordinasi tersebut terdapat kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang mendapat anugerah pelayanan investasi dan realisasi investasi.

"Saya senang tadi ada kementerian, lembaga. provinsi, kabupaten, kota yang mendapatkan anugerah untuk investasi baik realisasi investasi maupun urusan perizinan. Urusan pelayanan perizinan bagus, seperti tadi di Jawa Tengah tapi realisasi investasi bagus di Jawa Barat," ujarnya.