SuaraBekaci.id - Investigasi kebocoran data Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah selesai.
Dalam waktu dekat, keputusan resmi hasil investigasi kasus yang berjalan sejak 5 sampai 6 bulan tersebut dikatakan Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi akan diumumkan dalam waktu dekat.
"Terkait (kasus) BPJS Kesehatan, proses investigasi telah selesai dilakukan dan Kementerian Kominfo akan mengeluarkan hasil keputusan resmi dalam waktu dekat," kata Dedy di Jakarta, Senin (25/10/2021)
"Tapi, hasil keputusan resminya belum bisa disampaikan sekarang. Kalau surat keputusannya sudah ada, baru akan disampaikan ke rekan-rekan sekalian," ujarnya menambahkan.
Sebelumnya pada Mei 2021, data 279 juta penduduk Indonesia peserta BPJS Kesehatan diduga bocor dan diperjualbelikan di situs raidsforum.com.
Data tersebut mencakup nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk (KTP), nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji.
Kominfo sebelumnya telah menginvestigasi sampel data pribadi penduduk yang bocor dan diperjualbelikan di oleh akun bernama Kotz di Raids Forum.
Kominfo mengatakan data sampel yang ditemukan ternyata tidak berjumlah satu juta seperti yang diklaim penjual, melainkan 100.002 data.
Namun, Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Kominfo Minta PSE Lebih Serius terkait Keamanan Data Pengguna
Kementerian Kominfo pun melakukan antisipasi berupa pemutusan akses ke situs-situs yang memperjualkan data tersebut.
"Upaya pemutusan akses terhadap situs yang bisa digunakan untuk mengunduh (datapribadi yang dicuri) itu adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, untuk meminimalisir potensi risiko kebocoran data yang lebih besar," tegas Dedy.
Hal ini menyusul pemberitaan terkait bocornya data pribadi penduduk Indonesia dari beberapa layanan institusi yang disebut diperjualbelikan melalui situs Raid Forums.
Dedy mengatakan, setelah pemutusan akses ke situs ini sudah dilakukan Kominfo, situs tersebut membuat tautan situs web baru yang berbeda.
"Raid Forums sendiri sudah diputus aksesnya sejak kasus (kebocoran data) BPJS Kesehatan. Ini salah satu upaya kami. Kemudian, karena situs ini sudah diputus aksesnya, forum ini memunculkan link yang baru. Pertama adalah rf.ws, dan kedua adalah rfmirror.com," kata Dedy.
"Kedua website yang digunakan untuk mengunduh data tersebut juga sudah diputus aksesnya. Namun, ini bukanlah solusi satu-satunya. Itu adalah satu dari sekian banyak proses yang berlangsung," ujarnya menambahkan. (Antara)
Berita Terkait
-
Wujudkan Tata Kelola yang Bersih dan Transparan, BPJS Kesehatan Bersinergi dengan KPK
-
Banyak Salah Sasaran, Cak Imin Minta Orang Kaya Tak Lagi Ngaku Miskin di BPJS Kesehatan
-
Ada Potensi Fraud Rp6 Triliun, BPJS Kesehatan Minta Pengawalan KPK
-
Peserta JKN Tembus 282,7 Juta Jiwa, BPJS Kesehatan Perkuat Fondasi SDM Unggul Indonesia
-
Pasien JKN Rasakan Manfaat Radioterapi Canggih, Pelayanan Cepat dan Akses Semakin Mudah
Terpopuler
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- Mulai Besok Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi BBM Bersubsidi
- 3 Rekomendasi Air Cooler 50 Watt yang Dingin Maksimal dan Suaranya Senyap
- 3 Sepatu Running Brodo Terlaris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Durian Musang King dan Black Thorn Jadi Komoditas Baru Andalan Sulsel
Pilihan
-
Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
Terkini
-
Jual Sabu Modus Pakan Burung Terbongkar, Pengedar di Bekasi Tak Berkutik
-
Ciamis Siaga Darurat Kekeringan, Warga Bekasi Butuh Air Bersih
-
Bukan Cuma Data Kurang, Sekda Bekasi Akui Mental ASN Terguncang
-
Menerjang Ombak, Mantri Perempuan BRI Hadirkan Layanan Keuangan hingga Kepulauan Sulawesi Tengah
-
Kabupaten Bekasi Dapat Rapor Merah dari BPK, DPRD Bentuk Pansus