SuaraBekaci.id - Pendidikan tentang kontrasepsi penting diketahui dan diterapkan. Ini disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)
Menurut Dr.Hasto Wardoyo, perlu adanya peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) mengenai pentingnya penggunaan kontrasepsi.
"KIE itu penting sekali karena terbukti bahwa tingkat putus pakai kontrasepsi karena adanya keluhan-keluhan efek samping dan itu ada 33 persen dan itu sebenarnya efek samping yang masih bisa dijelaskan dan bisa diterima, karena ia tidak tahu akhirnya ia putus pakai, ini yang harus kita hindari," ujar dr. Hasto dalam webinar "Hari Kontrasepsi Sedunia 2021" pada Rabu.
Dia mengatakan bahwa total peserta aktif KB di Indonesia saat ini mencapai 36.8 juta jiwa. Namun, hanya 57 persen dari perempuan usia subur yakni 15-49 tahun yang telah menikah yang menggunakan metode kontrasepsi moderen.
Sedangkan 34 persen pengguna KB berhenti menggunakan kontrasepsi karena alasan efek samping.
Beberapa efek samping yang membuat seseorang memutuskan untuk berhenti menggunakan alat kontrasepsi adalah berjerawat, rasa mual, sakit kepala, menstruasi tidak teratur, peningkatan berat badan, kram perut dan lainnya.
Lebih lanjut dr. Hasto menjelaskan melakukan program keluarga berencana berpengaruh pada kualitas Sumber Daya Manusia di masa depan. Karena jika terjadi ledakan penduduk karena banyaknya angka kelahiran yang tidak diinginkan, akan menjadi beban negara.
"Ingat ketika penduduknya surplus maka kualitasnya harus bagus, karena kalau kualitasnya tidak bagus akan jadi beban negara, akan ada kerawanan sosial, akan ada kemiskinan dan juga ancaman bagi negara," kata dr. Hasto.
"Maka sekali lagi, surplus usia produktif harus diikuti dengan kualitas SDM yang unggul. Ingat juga 80 persen kemajuan suatu bangsa, ditentukan oleh SDM. Inilah peran kontrasepsi dalam mengantarkan kualitas SDM yang baik," imbuhnya.
Lebih lanjut dr. Hasto mengatakan pemberian edukasi mengenai pentingnya penggunaan kontrasepsi bertujuan untuk menjaga jarak kelahiran dan mencegah anak stunting.
Sebab, jarak kelahiran yang terlalu dekat dapat mempengaruhi kondisi kehamilan, kelahiran, kesehatan ibu dan anak serta kurang gizi pada anak yang berpengaruh pada perkembangan anak khususnya di 1000 hari pertama sehingga dapat menimbulkan stunting dan berat badan kurang.
"Itulah pentingnya melakukan konseling, kalau mau melahirkan anak jaraknya harus diatur, karena jarak itu sangat menentukan kualitas anak dan kualitas kesehatan ibunya sehingga kita promosi untuk penggunaan alat kontrasepsi itu harus terus dilakukan," kata dr. Hasto. (Antara)
Pewarta : Maria Cicilia
Berita Terkait
-
Strategi KB Bank Mengejar Posisi 10 Bank Terbesar
-
Kunardy Darma Lie, Ambisi Membawa KB Bank Jadi 10 Besar di Indonesia
-
Ragunan 'Meledak' di Tahun Baru, Pengunjung Tembus 113 Ribu Orang Sehari
-
KB Bank Percepat Transformasi Aset Melalui Transaksi Sukuk Rp400 Miliar dengan Tjiwi Kimia
-
KB Bank Butuh Suntikan Modal untuk Masuk 10 Besar Indonesia
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Apresiasi Prestasi Indonesia Raih Posisi Runner-Up SEA Games 2025, BRI Salurkan Bonus Atlet Nasional
-
Ini Alasan Polda Metro Jaya Tidak Tahan dr Richard Lee
-
KPK Panggil Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi
-
Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Resmi Bercerai
-
Kritik Pedas PDIP: Mengapa KPK Kejar Rieke Diah, Tapi Kasus Rp2,7 Triliun 'SP3'