Andi dalam cuitannya itu menanggapi tweet milik Penasehat Fraksi Partai Demokrat di DPR Benny K. Harman. Andi sudah mengizinkan Suara.com mengutip pernyataannya tersebut.
"Fraksi Partai Demokrat mempersilahkan halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat penanganan covid. DPP Partai Demokrat mendukung upaya ini. Mudah-mudahan Partai lain juga setuju," kata Andi.
Lebih lanjut Andi mengatakan bahwa usulan Fraksi itu disampaikan melalui Benny K. Harman yang kemudian disetujui DPP Partai Demokrat.
"Usulan fraksi melalui BKH disetujui DPP," ujar Andi.
Sementara itu Benny dalam akun Twitter @BennyHarmanID memandang halaman atau gedung DPR bisa dijadikan RS Darurat jika memang rumah sakit sudak tidak bisa menampung pasien Covid-19.
"Kalo memang rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid terlantar dan harus tunggu antri berjam-jam, sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat. Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid. Ada pendapat lain? #Liberte!" cuit Benny.
Sebelumnya, aktivis kesehatan, dr. Tirta Mandira Hudhi mengusulkan agar pemerintah bisa menjadikan halaman gedung DPR RI sebagai rumah sakit darurat Covid-19.
Pasalnya, kondisi Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet sudah nyaris penuh akibat lonjakan kasus Covid-19.
Hal itu disampaikan oleh dr Tirta melalui akun Twitter miliknya @tirta_hudhi.
Baca Juga: Jenazah Pasien Covid-19 di Brebes Tertukar, Ketahuan Saat Sudah Dimakamkan
"Saya usul halaman gedung parlemen dijadikan RS darurat buat cover RSDC Wisma Atlet," kata dr Tirta.
Menurut dr Tirta, halaman di gedung parlemen tersebut sangat luas sehingga cocok untuk dijadikan RSDC.
Tak hanya itu, di depan gedung DPR RI juga terdapat air mancur besar yang bisa dijadikan sebagai hiburan bagi para pasien Covid-19 yang dirawat di sana kelak.
"Halaman luas, bisa lihat air mancur buat pemandangan," ungkapnya.
Dokter yang juga menjadi pengusaha itu juga menjelaskan ada kelebihan lain dengan dijadikannya halaman DPR RI sebagai RSDC.
"Dan cocok sesuai narasi 'perwakilan rakyat'" ungkapnya.
Berita Terkait
-
Anggaran Kemenkes Dipangkas 10 Persen, Pulung Agustanto: Jangan Kurangi Hak Kesehatan Rakyat
-
HAI-FEST 2026 Hadirkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pameran Inovasi di Balai Kartini
-
Kasus ISPA Akibat Karhutla Tembus 401 Ribu, Kaltim Masih Terus Meningkat
-
ISPA di Wilayah Karhutla Tembus 277 Ribu Kasus
-
Warga Terdampak Kabut Asap Bisa Berobat Murah, Pemerintah Turun Tangan tapi Itu di Singapura
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?