Geger! Klaster Pabrik Garmen, 148 Buruh Positif COVID-19

SuaraBekaci.id - Klaster COVID-19 terus bermunculan, kali ini klaster pabrik garmen. Sebanyak 148 buruh positif COVID-19.

Mereka adalah buruh pabrik garmen di Kecamatan Prambanan, Klaten. Para buruh berasal dari sejumlah daerah.

Kemunculan klaster pabrik garmen ini awalnya ada 54 orang karyawan di pabrik tersebut yang terkonfirmasi positif Covid-19. Dari laporan itu kemudian dilakukan penelusuran atau tracing.

Hasilnya, jumlah karyawan yang positif Covid-19 bertambah menjadi 148 orang.

Baca Juga: Sudah Disuntik Vaksin Pfizer dari Jerman, Foke Tetap Terpapar Covid-19

Para karyawan yang terpapar Covid-19 itu mayoritas termasuk kategori orang tanpa gejala sehingga menjalani isolasi mandiri di rumah.

Informasi adanya 148 karyawan pabrik yang positif Covid-19 itu dibenarkan Plt Camat Prambanan, Klaten, Puspo Enggar Hastuti.

Puspo mengatakan para karyawan yang berasal dari Klaten menjalani isolasi mandiri di rumah.

“Mereka yang dari luar, karena ada yang dari Cibinong atau arah barat, tetap isolasi mandiri dan itu tanggung jawab pabrik,” ujarnya seperti dilansir Solopos.com.

Puspo mengatakan berdasarkan laporan yang ia terima, hanya satu pabrik itu di wilayahnya yang ada kasus Covid-19.

Baca Juga: RS Pratama Jogja Bakal Jadi Rumah Sakit Rujukan Covid-19, tapi Tunggu Ini Dulu

Total jumlah karyawan pabrik tersebut sekitar 1.700 orang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klaten, Slamet Widodo, mengatakan selain di Prambanan, ada dua pabrik lain yang memiliki karyawan terkonfirmasi positif Covid-19.

Ketiga pabrik itu semuanya bergerak di bidang garmen.

“Kami bersama Satpol PP dan Satgas Kecamatan sudah kroscek tiga lokasi untuk melihat kesepakatan penanganannya,” kata Slamet.

Sesuai kesepakatan, kata Slamet, pabrik di Kecamatan Prambanan sudah bersedia menyediakan lokasi isolasi sendiri. Karyawan yang positif tidak diizinkan masuk kerja.

Meski ada karyawan yang positif Covid-19, Slamet mengatakan tidak ada penutupan kegiatan pabrik. Dinas masih menunggu perkembangan berkaitan dengan kebijakan PPKM Darurat.

“Tidak ada yang ditutup. Kita menunggu bagaimana kebijakan selanjutnya setelah PPKM ini,” imbuh Slamet.