SuaraBekaci.id - Jumlah orang positif COVID-19 di Klaster Gedung Sate terus bertambah. Gedung Sate adalah Kantor Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Hingga saat ini Gedung Sate lockdown. Bahkan, lockdown kali ini lebih ketat. Karena, menurut Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Jabar Daud Achmad, penutupan harus terus dilakukan sebagai imbas dari terus bertambahnya pegawai yang terpapar Covid-19.
Daud mengatakan, berdasarkan hasil tracing, Satgas Penanganan Covid-19 Jabar menerima laporan, klaster Gedung Sate jumlahnya bertambah lagi. Yakni, orang yang terpapar Covid-19 mencapai 149 orang.
"Tracing terus dilakukan. Ada yang di rumah masing-masing yang memiliki kontak erat dengan PNS yang positif, ada juga tracing ke warga sekitar Gedung Sate," ujar Daud, Jumat (18/6/2021).
Daud merinci ke 149 yang positif Covid 19 itu yakni, PNS sebanyak 86 orang, non PNS 28 orang, keluarga PNS 26, magang 3 orang, keluarga magang 2 orang, dan keluarga Non ASN 4 orang.
"Tracing terus dilakukan, di rumah masing-masing juga di tracing," tegasnya.
Saat ini, kata dia, semua yang positif Covid 19 melakukan Isolasi mandiri di rumah masing-masing sebanyak 109 orang. Sedangkan yang diisolasi di BPSDM ada 13 orang.
"Alhamdulillah sudah ada yang negatif 27 orang. Sedangkan status aktifnya 122 orang dan sembuh 27 orang," katanya.
Menurut Daud, semua PNS di lingkungan Pemprov Jabar masih diinstruksikan untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) hingga 25 Juni 2021.
Baca Juga: Kisah Jogo Tonggo di Desa Karangnangka Banyumas, Jadi Inspirasi Lawan Pandemi Covid-19
Saat ditanya tentang Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja terkonfirmasi positif Covid-19 apakah termasuk dalam klaster Gedung Sate, Daud mengatakan bisa saja menjadi bagian klaster Gedung Sate, tapi bisa juga tidak.
"Pa Sekda bisa (klaster, red) Gedung Sate bisa bukan. Soalnya katanya ada satpam di rumah dinasnya pulang sakit dari luar kota," katanya.
Perlu diketahui, Penutupan Gedung Sate hingga 25 Juni, diketahui dari Surat Edaran Nomor 103/KS.01/UM Tentang Penerapan Work From Home di Lingkungan Sekretariat Daerah dan BPKAD Provinsi Jawa Barat. Bedanya kali ini WFH diberlakukan pada seluruh karyawan, tak hanya 25 persen.
Pada Surat Edaran tersebut disebutkan, Mengingat perkembangan situasi pandemi Covid-19 di lingkungan Sekretariat Daerah dan BPKAD Provinsi Jawa Barat, maka perlu kiranya dilakukan penyesuaian kembali kegiatan dan sistem kerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah dan BPKAD Provinsi Jawa Barat.
Penutupan fasilitas Gedung Sate sendiri diperluas cakupannya seperti Masjid, Museum, Kantin, Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kantor Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan, serta Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Sementara di surat sebelumnya penutupan Gedung Sate diberlakukan hingga 9 Juni. Dalam surat itu disebutkan, Fasilitas dan area publik Gedung Sate ditutup sementara waktu. Penutupan berdasarkan Surat Edaran Nomor: 97/KS.01/UM tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Setda Jabar.
Berita Terkait
-
Skandal Sertifikat Vaksin Covid-19 Palsu, Granit Xhaka Kena Denda Rp3,2 Miliar
-
KPK Dalami Pembelian Volvo Ridwan Kamil yang Pernah Dipakai Saat Pelantikan Pj Gubernur Jabar
-
KPK Dalami Dugaan Aspri Ridwan Kamil Jadi Penampung Aliran Uang Kasus Bank BJB
-
Kisah Sukses Zulhaida Sitanggang, Mampu Sulap Sampah Pasar Jadi Usaha Beromzet Jutaan Rupiah
-
KPK Panggil Asisten Pribadi Eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil
Terpopuler
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
- JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?