SuaraBekaci.id - Kehadiran Presiden Joko Widodo sebagai saksi dalam pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah disorot sejumlah pihak. Pro kontra terkait dengan kehadiran tersebut terus bergulir.
Di tengah kotroversi tersebut, Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnaidi turut membahas mengenai kehadiran pejabata negara dalam suatu acara. Dia menilai bahwa kehadiran Presiden Jokowi dan pejabat negara lainnya pada acara pernikahan tidak melanggar peraturan.
Semula, dia mempertanyakan peraturan yang melarang pejabat negara hadir dalam acara di tengah pademi Covid-19.
"Sebentar.. pertanyaannya adalah, apakah ada larangan seorang pejabat negara menghadiri sebuah acara di masa pandemi ini?. Misalnya Pak @jokowi, apakah beliau tidak boleh menghadiri sebuah acara? Baik sebagai pribadi maupun sebagai kepala negara? Dasarnya harus dari ini dulu," kata dia dalam sebuah utasan di akun twitternya @TeddyGusnadi, Senin (5/4/2021).
Dia menyatakan, kehadiran Jokowi dan sejumlah pejabat negara lain pada pernikahan Atta-Aurel tidak melanggar hukum.
"Kalau ada aturannya, maka pak @jokowi melanggar aturan, jika tidak ada, artinya Pak Jokowi tidak melanggar aturan," katanya.
"Ternyata aturan itu tidak ada. Artinya, yang dilakukan pak Jokowi dan pejabat negara lain ketika menghadiri acara pernikahan, bukan pelanggaran hukum. Clear ya..," sambung Teddy dalam cuitan yang sama.
Sebelumnya, Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Akhmad Sahal alias Gus Sahal juga ikut memberikan pertanyaan mengenai hal tersebut.
Melalui cuitan di akun twitter pribadinya, Gus Sahal menyatakan bahwa kehadiran Presiden Jokowi ke pernikahan Atta-Aurel tidak bisa dibela meskipun taat protokol kesehatan dan sudah divaksin.
Baca Juga: Gaya Jessica Iskandar di Nikahan Atta - Aurel Jadi Sorotan
"Kehadiran Pak Jokowi ke pernikahan Atta-Aurel ga bisa dibela. Meski taat prokes dan udah divaksin, tetep ga peka. Akun Setneg yang upload juga ngawur," cuit Gus Sahal.
Berita Terkait
-
Polisi: Restorative Justice Rismon Belum Diputus, Tunggu Gelar Perkara
-
Roy Suryo Dukung JK Polisikan Rismon Sianipar, Bantah Terima Dana Rp50 M di Kasus Ijazah Jokowi
-
Kubu Roy Suryo Bantah Keras Isu Dana Rp5 M dari JK: Satu Rupiah Pun Tidak Pernah!
-
Disebut Danai Ijazah Palsu Jokowi, Jusuf Kalla Laporkan Pencemaran Nama Baik
-
Jusuf Kalla Resmi Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri: Bagi Saya Ini Penghinaan!
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Vape Jadi Sarana Peredaran Narkoba, Bagaimana Sikap PBNU?
-
Tumpukan Sampah di TPS 3R Pulogebang Meluber, Warga Resahkan Penyakit
-
OJK Cabut Izin Satu Bank di Sumatra Barat, Bagaimana Uang Nasabah?
-
Perajin Tahu-Tempe Bekasi Perkecil Ukuran Produk, Pekerja Dirumahkan
-
Bersih-Bersih Kantor Pemkab Bekasi: Pedagang Dilarang Masuk, Tamu Wajib Dijemput