Soal Kritik, Mahfud MD: Pemerintah Tak Bisa Halangi Rakyat Lapor Polisi

SuaraBekaci.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara mengenai pernyataan Wapres soal cara kritik Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) agar tidak dipolisikan.

Mahfud MD menyampaikan, pemerintah tidak bisa menghalangi rakyat yang hendak melapor ke polisi ketika ada yang lainnya melempar kritik ke pemerintah. Namun dia memastikan bahwa Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terbuka terhadap kritik.

Mahfud MD mengatakan, pemerintahan sebuah negara demokrasi terbuka terhadap kritik. Kendati demikian. warga pun bebas melapor ke polisi jika ada suara kritis yang mengarah ke pemerintah. Karena, kata dia, laporan ke polisi terhadap suatu kritik itu bukan dilakukan oleh pemerintah.

"Kami juga tak bisa menghalangi orang mau melapor, melapor itu kan hak rakyat. Bukan pemerintah yang melapor," kata Mahfud MD dilansir dari Antara, Senin (16/2/2021).

Dia menegaskan bahwa Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak alergi terhadap kritik.

Baca Juga: Tanggapi JK, Mahfud MD: Pemerintah Terbuka Terhadap Kritik

"Pernyataan Presiden Jokowi, kalau pemerintah terbuka terhadap kritik adalah sikap yang sungguh-sungguh. Itu menjadi sikap dasar pemerintah," ujarnya.

Mahfud MD juga menyinggung laporan salah satu keluarga JK ke polisi terkait pencemaran nama baik.

"Bahkan keluarga Pak JK juga melapor ke polisi. Tidak apa-apa melapor, lalu polisi melihat apakah ada kasus kriminalnya atau tidak," ujarnya.

Mahfud menjelaskan, tindakan pemerintah dalam menyikapi kritik sudah menjadi dilema sejak jaman JK. Karena bila kritik ditindak, maka pemerintah bisa disebut diskriminatif. Tapi, kalau tidak ditindak malah menjadi liar.

"Itu konteksnya pertanyaan Pak JK, bukan berarti sekarang mengkritik dipanggil polisi. Nyatanya juga tidak begitu," ujar Mahfud MD.

Baca Juga: Jusuf Kalla Tanya Cara Kritik Tak Dipolisikan, Mahfud MD Bilang Begini

Mahfud menambahkan, kritik terhadap pemerintah pada era Jokowi-JK pun berseliweran dari nama-nama seperti Saracen, Muslim Cyber Army, dan Piyungan.

"Jika ditindak orang ribut, jika tak ditindak juga orang ribut. Inilah demokrasi, oleh sebab itu pemerintah mengambil hal-hal kritik dimasukan ke dalam pertimbangan-pertimbangan kebijakan," kata Mahfud MD.