SuaraBekaci.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara mengenai pernyataan Wapres soal cara kritik Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) agar tidak dipolisikan.
Mahfud MD menyampaikan, pemerintah tidak bisa menghalangi rakyat yang hendak melapor ke polisi ketika ada yang lainnya melempar kritik ke pemerintah. Namun dia memastikan bahwa Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terbuka terhadap kritik.
Mahfud MD mengatakan, pemerintahan sebuah negara demokrasi terbuka terhadap kritik. Kendati demikian. warga pun bebas melapor ke polisi jika ada suara kritis yang mengarah ke pemerintah. Karena, kata dia, laporan ke polisi terhadap suatu kritik itu bukan dilakukan oleh pemerintah.
"Kami juga tak bisa menghalangi orang mau melapor, melapor itu kan hak rakyat. Bukan pemerintah yang melapor," kata Mahfud MD dilansir dari Antara, Senin (16/2/2021).
Dia menegaskan bahwa Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak alergi terhadap kritik.
Baca Juga: Tanggapi JK, Mahfud MD: Pemerintah Terbuka Terhadap Kritik
"Pernyataan Presiden Jokowi, kalau pemerintah terbuka terhadap kritik adalah sikap yang sungguh-sungguh. Itu menjadi sikap dasar pemerintah," ujarnya.
Mahfud MD juga menyinggung laporan salah satu keluarga JK ke polisi terkait pencemaran nama baik.
"Bahkan keluarga Pak JK juga melapor ke polisi. Tidak apa-apa melapor, lalu polisi melihat apakah ada kasus kriminalnya atau tidak," ujarnya.
Mahfud menjelaskan, tindakan pemerintah dalam menyikapi kritik sudah menjadi dilema sejak jaman JK. Karena bila kritik ditindak, maka pemerintah bisa disebut diskriminatif. Tapi, kalau tidak ditindak malah menjadi liar.
"Itu konteksnya pertanyaan Pak JK, bukan berarti sekarang mengkritik dipanggil polisi. Nyatanya juga tidak begitu," ujar Mahfud MD.
Baca Juga: Jusuf Kalla Tanya Cara Kritik Tak Dipolisikan, Mahfud MD Bilang Begini
Mahfud menambahkan, kritik terhadap pemerintah pada era Jokowi-JK pun berseliweran dari nama-nama seperti Saracen, Muslim Cyber Army, dan Piyungan.
Berita Terkait
-
Trump Naikkan Tarif Impor, JK: Cuma Isu Politik, Indonesia Tenang Saja
-
Tarif Impor Trump 32 Persen, JK: Jangan Terlalu Khawatir Seakan-akan Mau Kiamat Dunia Ini
-
Cak Lontong Kehilangan Banyak Job Buntut Dukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Saat Pilpres
-
JK Umumkan Penghentian Pembangunan Masjid di Gaza: Gencatan Senjata Jadi Penghalang!
-
Jusuf Kalla: Hentikan Pembangunan Masjid di Palestina
Tag
Terpopuler
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Kekayaan Menakjubkan Lucky Hakim, Bupati Indramayu yang Kena Sentil Dedi Mulyadi
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
- Bak Trio Ridho-Idzes-Hubner, Timnas Indonesia U-17 Punya 3 Bek Solid
Pilihan
-
Wall Street Keok, IHSG Diprediksi Melemah Imbas Perang Dagang Trump vs Xi Jinping
-
Megawati dan Prabowo Subianto Akhirnya Bertemu, Begini Respon Jokowi
-
PM Malaysia Anwar Ibrahim Tegaskan ASEAN Solid dan Bersatu
-
Emas dan Bitcoin Banyak Diborong Imbas Ketegangan Perang Dagang AS vs China
-
Red Sparks Bangkit Dramatis, Paksa Set Penentuan di Final Liga Voli Korea 2024/2025
Terkini
-
Lewat Pendanaan KUR BRI, Suryani Sukses Jadi Pejuang Ekonomi Keluarga yang Naik Kelas
-
Rahasia Desa Wunut Berhasil Menjadi Desa Pembangunan Berkelanjutan
-
Viral Dua Preman Ngamuk di Pasar Baru Bekasi, Pelaku Positif Sabu-sabu
-
Berdiri 2019, Kini Minyak Telon Lokal Habbie Capai Omzet Belasan Juta Rupiah
-
BRI Raih Penghargaan Internasional, Best Issuer for Sustainable Finance dan Best Social Loan